Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting
dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang
pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah merupakan tempat
pergantungan hidup mereka. Menurut Van Dijk, “ Tanahlah yang merupakan
modal yang terutama, dan untuk bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang
merupakan modal satu-satunya.[1]
Berbagi jenis
hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan
untuk memeproleh hak tersebut. Di dalam Hukum Adat dikenal hak membuka tanah,
hak wenang pilih, hak menarik hasil, sampai hak milik. Pada beberapa kelompok
masyarakat tertentu, hubungan dengan tanah semikian eratnya, sehingga dianggap
mempunyai nilai magis. Pembukaan tanah dengan menebang hutan dianggap dapat
mengganggu keseimbangan magis lingkungan itu. Karena itu perlu adanya upacara
tertentu untuk memulihkan keseimbangan magis tersebut.
Menyadari betapa pentingnya
permasalahan tanah di Indonesia, maka Pemerintah bersama DPR-RI telah
menetapkan Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
yaitu UU No.5 tahun 1960 disahkan tanggal 24 September 1960. Dalam
konsiderannya pada bagian berpendapat, huruf “a” disebutkan : bahwa berhubungan
dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya
Hukum Agraria Nasional, yang berdasar atas Hukum Adat tentang tanah, yang
sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan
tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama.[2]
Menarik sekali ujung kalimat
dari konsideran tersebut yang menyatakan bahwa Hukum Agraria Nasional yang akan
menjamin kepastian hukum, tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada
Hukum Agama.
Sehubungan dengan adanya hal
ini, pasal 14 ayat (1) huruf b UUPA tersebut menentukan bahwa Pemerintah
Indonesia dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum
mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa
serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dalam peruntukan seperti
dimaksud di atas, termasuklah untuk keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai
dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]
Didalam Hukum Islam dikenal
banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas
tanah dapat terjadi antara lain melalui : jual beli, tukar menukar, hibah,
hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, ihya-ulmawat (membuka tanah baru).
Diantara banyak titel
perolehan atau peralihan hak yang
dikenal dalam Hukum Islam tersebut, maka ternyata wakaaf mendapat tempat
pengaturan secara khusus diantara perangkat perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, dalam hal ini berbentuk Perauran Pemerintah. Dengan demikian wakaf
wakaf merupakan salah satu lembaga Hukum Islam yang mempunyai titik temu secara
kongkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena itu adalah sangat
menarik untuk menelaah masalah ini lebih lanjut dengan mencoba menelusuri
kenyataan atau praktek yang terjadi.
A. Rumusan Masalah
Dengan memperlihatkan landasan
pemikiran yang tersirat dalam latar belakang diatas maka dapatlah dirumuskan
pokok masalah yang akan menjadi obyek kajian dalam pembahasan paper ini.
1. Bagaimana praktek perwakafan tanah diIndosesia serta kosep yang akan di
gunakan ?
2. Bagaimana kepastian hukum perwakafan tanah di Indosesia ?
B. Tujuan Pembahasan
Sesuai dengan rumusan masalah
yang telah penyususn sebutkan, maka terdapat beberapa tujuan dalam pembahasan
paper ini, antara lain :
1. Untuk menegatahui bagaimana proses praktek perwakafan di Indonesia yang
sedang dilanda arus Urbanisasi yang
cukup deras disatu sisi laim dan makin berkembang pesatnya pembangunan berbagai
bidang diperkotaan di sisi lain, menyebabkan posisi tanah menjadi semakin
penting.
2. Bagimana proses hukum tentang perwakafan tanah, karena menyadari betapa
pentingnya permasalahan tanah di Indosesia.
BAB II
LANDASAN TEORITIS
A. Pengertian Wakaf
Wakaf menurut bahasa Arab
berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan,
menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang
menjadi bahas “habbasa” dan berarti mewakfkan harta karena Allah.
Sedangkan wakaf menurut
istilah syarak adalah “ menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa
mengahabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.[4]
Berbagai rumusan definisi ini
dapat kita temukan dalam beberapa literatur lain seperti dikutip oleh
Abdurrahman, S.H dari definisi Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad, Maula
Muhammad Ali serta Naziruddin Rachmat.
Sedangkan pengertian wakaf
menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik adalah : Perbuatan Hukum Seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan
sebagian dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya uuntuk kepentingan
peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.[5]
Dari rumusan pengertian diatas
terlihat bahwa dalam Fiqih Islam sebenarnya dapat meliputi berbagai benda.
Walaupun berbagai riwayat atau hadits yang menceritakan masalah wakaf ini
adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa notanah pun boleh
saja asala bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.
Menurut Fiqih Islam yang
berkembang dalam kalangan ahlus sunnah, dikatakan “sah kita mewakafkan
binatang”. Demikian jugaa pendapat ahmad dan menurut satu riwayat, juga Imam
Malik.[6]
B. Dasar Hukum Wakaf
Menurut Imam Syafi’I, Malik
dan Ahmad, wakaf itu adlah suatu ibadah yang disyariatkan.[7]
Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat al-Quran maupun
hadits yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah.
Diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam agama
Islam ialah :
1. Al-Quran surat al-Hujjah ayat 77 yang artinya : “Wahai orang-orang yang
beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuat kebaikan
supaya kamu berbahagia”.
2. Selanjutnya firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 97 : “Barang siap
yang berbuat kebaikan, laki-laki maupun perempuan dan ia beriman, niscaya akan
aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan”.
3. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah
yang terjemahannya “Apabila mati anak Adam, maka terputuslah dari pada semua
amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak
yang saleh yang mendoakannya”.
Dasar Hukum seperti tercantum
pada angka 1 sampai 3 sebenarnya tidak secar khusus menyebutkan istilah wakaf,
tetapi para ulama Islam menjadikannya sebagai sandaran dari perwakafan
berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut.
Di Indosesia sampai sekarang
terdapat berbagai perangkat peraturan yang masih berlaku yang mengatur masalah
perwakafan tanah milik. Seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundangan-undangan
Perkawafan Tanah diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dapat dilakukan
inventarisnya berikut :
1. UU No.5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa “Perwakafan Tanah
Miliki dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
2. Peratyran Pemerintah No.10 tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang
Pendaftaran Tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga
didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
3. Peraturan pemerintah No. 38 tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang
Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang
perwakaean tanah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1977 tanggal 26 November 1977
tentang Tata Tanah mengenai perwakafan Tanah Milik.
6. Peratuean Menteri Agama No.1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang
Perwaakaafan Tanah Milik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978
tentang Penambahan Ketentuan mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan-badan
Hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1978.
8. Insturksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun
1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.28
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
9. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78
tanggal 18 April 1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan
Peraturan-peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
10. Keputusan Menteri Agama No.73 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 Tentang
Pendelegasian Wewenang Kepala-kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provindi
atau Setingkat di Seluruh Indonesia untuk Mengangkat tau memberhentikan Setiap
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW).
11. Instruksi Menteri agama No.3 tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No.73 Tahun 1978.
12. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/14/1980 tanggal
25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Cukai dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak No.
S-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf mana
yang bebas materai, dan jenis formulir yang dikenakan bea materrai, dan nerapa
besar bea materainya.
13. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/07/1981 tanggal
17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan permohonan keringanan atau
pembebasan biaya.
14. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/11/1981 tanggal
16 April 1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah
Milik.
C. Unsur dan Syarat Wakaf
Dalam fiqih Islam dikenal ada
empat rukun atau unsur wakaf, yaitu :
1. Orang yang berwakaf (wkif)
2. Benda yang diwakafkan
3. Penerima wakaf
4. Lafad atau pernyataan penyerahan wakaf
Bagi orang yang berwakaf,
disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf
dilakukannya secara sukarela, tidak karena dipaksa. Untuk barang yang
diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut :
a. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis
ketika diambil manfaatnya.
b. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya dengan orang
lain boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.[8]
c. Bukan barang haran atau najis.[9]
Beberapa persyaratan
umum yang harus diperhatikan dalam melaksakan wakaf, diantaranya yaitu :
1. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan Agama Islam.
2. Jangan memebrkan batas waktu tertentu dalam
perwakafan.
3. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi
larangan Allah yang menmbulkan fitnah.
4. Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru
terlaksana setelah si wakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang
diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 sebagian jumlah maksimal yang boleh
diwasiatkan.
Peratuaran
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengatur perwakafan yang sudah lebih khusus, dalam
hal ini mengenai tanah milik. Dalam pasal 3 ayat(1) dinyatakan bahwwa yang
dapat mewakafkan tanah miliknya ialah :
-
Badan-badan Hukum
Indonesia
-
Orang atau
orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.
telah dewasa
b. sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang
untuk melakukan perbuyatan hukum
c.
atas kehendak sendiri dan atanpa paksaan dari pihak lain.
Selanjutnya pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa nadzir yang terdiri dari
perorangan harus memenuhi syarat-syarat :
a. warga negara Replublik Indosesia
b.
beragama Islam
c. sudah dewasa
d.
sehat jasmaniah dan rohaniah
e. tidak berada dibawah pengampuan
f.
bertempat dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
BAB III
ANALISA MASALAH
A. Cara Memperoleh Tanah Wakaf
Dalam melihat kecenderungan
untuk memberlakukan tanah yang diperoleh melalui titel wakaf, hibah maupun
pembelian, sebagai harta wakaf. Hal serupa itu tidak ditemukan secara tegas
dalam hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Muhammmadiyah tanah
wakaf yang diperoleh melalui pembelian, dan uangnya berasala dari sumbangan
masyarakat, dianggap semacam kolektif. Kaum muslimin yang menyumbangkan
uangnya, baik melalui les derma, amplop atau kartu wakaf, memang dari awal
berniat untuk wakaf. Cara seperti ini memberi peluang lebih besar bagi kaum
muslimin untuk ikut berwakaf, karena hanya sedikit orang yang mempunyai tanah
cukup luas dan mampu berwakaf sendirian.
Secara matriks, cara
memperoleh tanah wakaf dapat dilihat sebagai berikut :
1. Menurut Fiqih Islam
transaksi melalui
---wakaf---------------------------- tanah wakaf
2. Menurut PP No. 28 tahun 1977
transaksi
melalui
---wakaf---------------------------
tanah wakaf
3. Praktek dalam Muhammadiyah
transaksi
melalui
wakaf
hibah
tanah wakaf
pembelian
B. Status Tanah Wakaf
Fiqih Islam tidak membicarakan
secara rinci tentang status tanah yang dapat dijadikan tanah wakaf. Tapi dari
beberapa hadis tentang wakaf ini dapat disimpulkan bahwa tanah itu adalah hak
milik. Peraturan Pemerintah No.28 tahu 1977 secara tegas menyebutkan bahwa
tanah yang bisa diwakafkan adalah tanah hak milik. Nama PP No.28 itu sendir
adalah Tentang Perwakafan Tanah Milik. Kemudian lihat pula redaksi pasal 1 ayat
(1), (2) dan (3). Bahkan pasal 4 menegaskan bahwa bukan sembarang hak milik
yang dapat diwakafkan. Yang dapat diwakafkan adalah tanah hak milik atau tanah
milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.
Bahwa tanah wakaf terdiri dari
berbagai status hak atas tanah, terlihat pula kecenderungan pengertian yang
terkandung dalam surat Gubernur Kdh. Khusus Ibu Kota Jakarta No.2197/IV/81
tanggal 16 April 1981 yang ditujukan kepada Menteri Agama up. Dirjen Bimas
Islam dan Urusan Haji di Jakarta.
C. Pendaftaran dan Tanda Bukti Hak Atas Tanah
Dalam Hukum Islam tidak ada
ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftran tanah wakaf atau mencatat
transaksi penyerahan tanah wakaf. Tetapi kalau dilhat dalam kegiatan muamalah
lainnya, ada petunjuk dari al-Quran untuk menulisnya.
Selanjutnya dalam ayat 282
tersebut Allah menegaskan lagi :
…..dan
jangankah kamu jemu menulis utnag itu, baik kecil ,aupun besar sampai batas
waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak mneimbulkan keraguanmu…?
Berwakaf adalah satu kegiatan
menyerahkan hak yang tidak kalah pentingnya dari sekedar utang-piutang atau
sewa-menyewa (dan muanaklah lainnya) seperti dimaksud oleh ayat 282. Mengingat
penyerahan wakaf menyangjut status hak atas tanah wakaf tersebut unutk jangka
waktu tidak terbatas, selama beberap puluh tahun lemudian. Karena untuk
muamalah lainnya Allah memerintahkan untuk menuliskannya, maka secara analogi
(kias) untuk wakaf pun seyogyanya harus ditulis juga. Jiwa yang terkandung
dalam perintah Allah untuk menuliskan muamalah ini adalah agar dibelakang hari
tifak terjadi sengketa atau gugat-menggugat diantara fihak-fihak yang
bersangkutan.
Walaupun al-Quran tidak
menentukan cara lebih lanjut tat cara, prosedir atau bentuk formulis yang
digunakan, namun adanya ketentuan PP No. 28 tahun 1977 dan Peraturan Menteri
Agama No.1 tahun 1978 yang mengatur secara rinci prosedur dan tata cara
penulisan atau pendaftaran tanha wakaf ini, msesuai sekali dengan esensi
petunjuk Alla dalam surat al-Baqoroh ayat 282 tersebut.
C. Tentang Kepastian Hukum
Dalam Bab IV. C.3 d. telah dikemukakan bahwa ada anggapan, tanpa
sertifikat hukum hak ayas tanah wakaf cukur terjamin. Dari lapanganpun
diketahui hanya sedikit seklai pernah terjadi adanya sengketa tanah wakaf.
Artinya seteelah selama beberapa puluh tahun, jarang terjad gugatan, tuntutan
atau sengketa tanah wakaf. Hal ini sedikit banyak, ikut memberi rasa aman bagi
pemegang tanah wakaf.
Mengenai hubungan antara pendaftran tanah atau pembuatan sertfikat dengan
kepastian hukum atau jaminan yang lebih kuat mengenai hak atas tanah, dapat
kita lebih lanjut sebagai berikut.
Masyarakat pedesaan yang tradisional, selama ini sudah terbiasa dan
sangat akrab dengan tata cara yang sederhana dalam berbagai hubungan diantara
mereka, termasuk hubungan hukum. Tidak banyak dibutuhkan oleh prosedur dan
bukti tertulis. Bantuan kepala desa sudah merupakan legalisasi yang kuat.
Dengan demikian lembaga pendaftaran tanah atau pembuatan sertifikat merupakan
sesuatu yang baru bagi mereka. Mungkin mereka harus berualng-ulang berurusan
dengan kepala desa, KUA kecamatan, camat dan Kantor Agraria. Oleh karena itu
secara sederhana mereka akan membuat kalkulasi, berhitung-hitung berapa banyak
teaga, waktu dan biaya yang harus mereka gunakan untuk menyelesaikan pengurusan
pendaftaran tanah ini. Dilain fihak mereka juga akn melihat manfat apa yang
diperoleh dengan pendaftaran tersebut.
Dari pengamatan lapangan bahwa pengurusan pendaftaran tanah atau membuat
sertifikat tidaklah demikian sederhana. Sering setelah bertahun-tahun belum
juga selesai. Sementara masyarakat menemui kenyatan bahwa setelah beberapa
puluh tahun bahkan secara turun temurun tanah tertentu mereka miliki, mereka
tidak pernah mengalami kesulitan apa-apa. Mereka merasa bahwa pemilik tanah
dengan cara seperti itu selama ini cukup aman. Disinalah terletak masalah dalam
rangaka ingin menjalankan fungsi hukum “sebagai haruan masyarakat atau sering
disebut hukum sebagai alat untuk mengadakan social engineering.
BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
Dari uraian diatas dapatlah
kiranya penulis menarik beberapa kesimpulan diantaranya :
1. Penerapan yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka ini masih terlihat adaya
beberapa variasi, tetapi segera diketahui acuannya dalam huku islam atau
peraturan pemerintah.
2. Penarapan yang berbeda dari ketentuan hukum islam atau fiqih islam
maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Perbedanaan ini hanya mengenai tata
car atau prosedurnya, atau juga substansi kegiatannya.
DAFTAR PUSTAKA
Prof. Dr. R. van Dijk, Pengantar
Hukum adat Di Indonesia, (diterjemakan oleh Mr. A. Soekardi), Vorkrink-van
Hoeve, Bandung’s Gravenhage, cetakan Ketiga, (tanoa Tahun)
Departemen Agama RI, Himpunan
Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat
dan Wakaf, Jakarta, Cetakan Keempat, 1984/1985
Muhammad ibn Ismail
ash-Shan’any, Subulus Salam, Jus 3, Muhammad Ali Shabih, Mesir, (tanpa
yahun)
Departemen Agama RI, Himpunan
Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat
dan Wakaf, Jakarta, Cetakan Keempat, 1984/1985
Prof. Dr. T.M. Hasbi
Ash-Shiddiqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Badan Bintang, Jakarta, Cetakan
Kelima, 1978
H. Abu Bakar, Sejarah Mesjid dan Amal Ibadah Dalamnya.
Fa. Toko Buku Adl, Banjarmasin, 1955
[1] Prof. Dr. R. van Dijk, Pengantar Hukum adat Di
Indonesia, (diterjemakan oleh Mr. A. Soekardi), Vorkrink-van Hoeve,
Bandung’s Gravenhage, cetakan Ketiga, (tanoa Tahun), hlm.54
[2] Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan
Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan
Wakaf, Jakarta, Cetakan Keempat, 1984/1985, hlm.1.
[4] Muhammad ibn Ismail ash-Shan’any, Subulus Salam,
Jus 3, Muhammad Ali Shabih, Mesir, (tanpa yahun), hlm, 114.
[5] Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan
Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan
Wakaf, Jakarta, Cetakan Keempat, 1984/1985, hlm.91.
[6] Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Hukum-Hukum
Fiqh Islam, Badan Bintang, Jakarta, Cetakan Kelima, 1978, hlm. 179.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TERIMAKASIH