Pembangunan Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adapun latar belakang yang mendorong penulis untuk membahas paper ini adalah karena karena ada atau banyaknya hal-hal yang menyebabkan kemerosotan atau penurunan di bidang pembangunan nasional yang akhir-akhir ini disebabkan timbulnya krisis moneter yang berkepanjangan di negara kita Indonesia.

Adanya kesulitan dalam lapangan pembangunan nasional dalam menentukan ukuran mana atau tingkatan mana yang dapat dijadikan pegangan untuk pembangunan nasional yang akhir-akhir ini banyak yang mengalami kemerosotan atau penurunan di sendi-sendi bidang pembangunan khususnya di bidang pembangunan nasional.

Banyak keluhan-keluhan masyarakat, terutama dari lapisan masyarakat bawah yang hidupnya serba pas-pasan, akibat pemerataan pembangunan nasional yang tidak berjalan dengan lancar, atau tidak sesuai dengan program Repelita.

Banyak diantara pembangunan-pembangunan yang mengalami kemero-sotan yang tidak adanya perhatian dari pemerintah untuk segera memperbaikinya terutama di kalangan pedesaan yang terpencil.

1.2 Rumusan Masalah

Di dalam paper yang berjudul “Pembangunan Nasional di Indonesia” ini, perlu kiranya bagi penulis untuk mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pembangunan nasional di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dunia ?

2. Bagaimanakah pemerintah Indonesia mengaktualisasikan pembangunan nasional di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ?

3. Dengan pembangunan yang baik atau merata maka diharapkan kita akan dapat menjaga dan melestarikan sendi-sendi pembangunan nasional di Indonesia yang akan datang.

1.3 Penegasan Judul

Dalam pembahasan ini penulis mencoba mengambil sebuah judul “Pembangunan Nasional di Indonesia”. Untuk mendapatkan suatu gambaran yang konkrit maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul di atas sebagai berikut :

PJPT : Pembangunan Jangka Panjang Tahap

Pelita : Pembangunan Lima Tahun

Propenas : Program Pembangunan Nasional

Repeta : Rencana Pembangunan Tahunan

APBN : Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara

Properda : Program Pembangunan Daerah

Renestra : Rencana Strategis

Jadi dengan uraian tersebut, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah suatu penelaahan atau gambaran mengenai pembangunan nasional terhadap masyarakat Indonesia.

1.4 Tujuan Pembahasan

Penulis dalam menyelesaikan paper ini ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai, diantaranya :

1. Untuk memenuhi salah satu tugas pelajaran Ekonomi.

2. Ingin menyumbangkan buah pikiran penulis demi kemajuan jalannya pembangunan nasional di Indonesia.

3. Mengajak kepada para pembaca umumnya dan khususnya bagi penulis agar memperhatikan dalam hal masalah pembangunan nasional di Indonesia, yang berpedoman pada GBHN dan Pancasila.

1.5 Metodologi Pembahasan

Dalam pembahasan paper ini penulis tidak lepas dari metode-metode yang dipergunakan untuk pembahasan dan penulisan paper ini yang bersifat pengambilan dari berbagai literatur perpustakaan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Deduktif; yaitu suatu metode yang berdasarkan pada logika atau sering juga disebut metode pembahasan dan ada pula disebut metode analisis; proses pemikiran yang dimulai dari satu perkiraan yang dianggap benar, pada dalil yang tidak dapat disangkal kebenarannya.

2. Metode Induktif; yaitu metode yang sering juga disebut metode empiris, yaitu suatu metode yang bergantung pada pengumpulan fakta yang perlu bagi suatu masalah yang akan dipecahkan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Di dalam penyusunan paper ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan; yang di dalamnya meliputi : latar belakang, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan pembahasan, metodologi pembahasan, dan sistematika pembahasan.

BAB II Pengertian pembangunan nasional di Indonesia, pokok-pokok pembangunan nasional di Indonesia, pola dan tahapan pembangunan di Indonesia.

BAB III Pengertian pembangunan nasional Indonesia, peranan pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan nasional sebagai landasan mencapai tujuan menurut GBHN 1999-2004.

BAB IV Analisis dan solusi masalah yang meliputi : bergesernya nilai-nilai sendi pembangunan nasional, peran pembangunan nasional, masalah-masalah ekonomi.

BAB V Penutup, yang meliputi : kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

PENGERTIAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DI INDONESIA

2.1 Pengertian Pembangunan Nasional di Indonesia

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan sasarannya meliputi seluruh bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Pembangunan nasional dilaksanakan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara serta untuk meperkukuh ketahanan nasional. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasar-kan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk memberikan arah dalam usaha mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, MPR sebagai lembaga tinggi negara telah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR adalah GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993 yang telah menjadi landasan pembangunan nasional selama PJPT I pada pasa pemerintahan Orde Baru. Sedangkan GBHN yang menjadi landasan pembangunan nasional dewasa ini adalah GBHN 1999-2004.

Pada bagian selanjutnya kita akan membahas pola dan dan tahapan pembangunan yang dilaksanakan pada masa Orde Baru berikut berbagai hasil yang telah diperolehnya. Selanjutnya, kita juga akan membahas program pembangunan yang sedang dan akan dijalankan oleh pemerintah saat ini.

2.2 Pokok-pokok Pembangunan Nasional

Dalam jangka pendek, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk memulihkan ekonomi. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan lainnya, diharapkan tercipta landasan pembangunan ekonomi yang kuat dalam jangka menengah bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan pokok yang dihadapi dalam jangka pendek adalah mengurangi unsur ketidakpastian dalam perekonomian terutama yang didorong oleh makin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan pasar global, diambangkannya nilai tukar rupiah, dan meningkatnya dorongan untuk desentralisasi. Sementara itu, dalam jangka menengah perekonomian nasional dituntut mampu memantap-kan ketahanan ekonomi yang dapat mencegah terulangnya krisis dan sekaligus mengamankan proses pemulihan ekonomi. Untuk itu langkah-langkah pokok yang akan ditempuh pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Memulihkan dan memantapkan keamanan dan stabilitas politik

Langkah ini merupakan prasyarat pokok bagi terciptanya iklim yang dapat mendorong kegiatan investasi. Meskipun sampai awal tahun 2000 tingkat suku bunga relatif sudah rendah dibandingkan pada masa krisis, namun kegiatan investasi dalam negeri belum pulih yang antara lain disebabkan oleh fungsi intermediasi perbankan yang belum berjalan dan utang perusahaan yang belum terselesaikan. Demikian pula arus penanaman modal dari luar negeri belum kembali mengalir karena faktor keamanan dan ketidakpastian politik.

b. Meningkatkan kepastian hukum

Adanya kepastian hukum di bidang ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan, tetapi juga untuk menumbuhkan praktek usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Dalam kaitan itu, dukungan hukum diperlukan antara lain untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat dan mengembangkan pasar modal menghadapi era perdagangan bebas dan mempercepat restrukturisasi utang perusahaan.

c. Melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Langkah ini diperlukan untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat menghambat tumbuhnya iklim usaha yang sehat, mewujudkan birokrasi yang efisien dan mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi dan tuntutan masyarakat, serta meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.

d. Mengamankan proses desentralisasi

Pelaksanaan desentralisasi : didasarkan pada prinsip-prinsip pentahapan desentralisasi, didukung oleh koordinasi yang erat antara kegiatan bidang politik dan keamanan, kesejahteraan rakyat, serta ekonomi, keuangan, dan industri.

e. Melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu

Untuk mendorong ekonomi dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi.

f. Mempercepat restrukturisasi perbankan

Langkah ini ditempuh untuk menggerakkan perekonomian nasional dan mengurangi biaya restrukturisasi pada anggaran pemerintah. Dalam jangka pendek, program restrukturisasi perbankan diarahkan untuk menuntaskan rekapitulasi perbankan termasuk rekapitulasi bank pemerintah.

g. Mempercepat restrukturisasi utang perusahaan

Langkah ini ditempuh agar terjalin sinergi dan saling memperkuat antara perbankan dengan perusahaan yang prospektif. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan efektifitas Prakarja Jakarta dan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan memperkuat kelembagaan dan berbagai instrumen pendukungnya.

h. Mempercepat realokasi sumber daya pembangunan

Selama krisis berlangsung, lingkungan usaha mengalami perubahan mendasar seperti nilai tukar rupiah dan perubahan harga relatif yang sangat besar. Sebagai akibatnya, terjadi perubahan prospek usaha antar industri. Kegiatan usaha yang berorientasi ekspor mendapatkan keuntungan yang besar dalam masa krisis sebagai akibat menurunnya nilai tukar rupiah riil sehingga daya saing produk Indonesia meningkat pesat.

2.3 Pola dan Tahapan Pembangunan Nasional

Sejak dimulainya peletakan dasar-dasar pembangunan secara lebih terencana dan komprehensif pada tahun 1969, berbagai upaya pembangunan telah dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kemajuan pembangunan di berbagai bidang, seperti yang telah kita lihat, telah dicapai dan manfaatnya dinikmati oleh bangsa Indonesia. Namun kemudian, sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi terhenti, bahkan taraf hidup rakyat Indonesia merosot tajam.

Krisis ekonomi telah mengangkat beberapa kelemahan penyelenggaraan perekonomian nasional ke permukaan. Berbagai distorsi yang terjadi di masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis dan menimbulkan kesenjangan sosial. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antar-perkotaan dan pedesaan, antar kawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat, sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi.

GBHN 1999-2004 yang menjadi landasan pembangunan dewasa ini mencatat adanya 5 (lima) masalah utama yang telah ditimbulkan oleh kebijakan pembangunan selama masa Orde Baru, yaitu munculnya gejala disitegrasi bangsa dan merebaknya konflik sosial, lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia, lambatnya pemulihan ekonomi, rendahnya kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya nasional, serta kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, GBHN 1999-2004 memuat konsepsi penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyela-matan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan selama lima tahun ke depan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang. Arah penyeleng-garaan negara ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana pembangunan nasional yang bersifat strategis.

BAB III

PERANAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DI INDONESIA

3.1 Peranan Pembangunan Nasional di Indonesia

Secara garis besar, ada lima agenda kebijakan PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan

Tujuan dalam membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah terciptanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kukuh dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai dan demokratis serta mampu menghadapi tantangan pesatnya perkembangan teknologi maupun perkembangan dinamika masyarakat yang secara keseluruhan dapat menjadi dasar dilaksanakannya pembangunan di segala bidang. Di tengah suasana semakin menguatnya gejala disintegrasi bangsa serta timbulnya berbagai kerusuhan sosial, maka pembangunan di bidang politik serta pertahanan dan keamanan nasional dianggap perlu untuk dijadikan salah satu agenda dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.

2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih

Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih melalui Propenas pada lima tahun mendatang (2001-2005) adalah tertatanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung penuntasan berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia serta untuk menunjang berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan. Tujuan lain adalah untuk meningkat-kan kemampuan penyelenggara negara yang lebih profesional, berkualitas mematuhi kode etik, bersih dan bebas dari KKN.

3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan

Tujuan program pembangunan nasional di bidang ekonomi selama 2001-2005 adalah tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan ini akan dicapai dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama usaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar.

4. Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya

Tujuan umum pembangunan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, kesehatan, serta pendidikan secara adil dan merata untuk meningkatkan kualitas hidup yang layak dan bermartabat sehingga terwujud manusia serta masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, mandiri, berkepribadian, dinamios, kreatif, yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Meningkatkan pembangunan daerah

Sasaran pembangunan daerah di antaranya dilakukan dengan mengem-bangkan otonomi daerah melalui penerapan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, meningkatkan pengembangan wilayah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta mempercepat penanganan khusus DI. Aceh, Irian Jaya, dan Maluku.

3.2 Pembangunan Nasional sebagai Landasan Mencapai Tujuan Menurut GBHN 1994-2004

Sesuai dengan GBHN 1999, penyelenggaraan negara dituangkan ke dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Selanjutnya, Propenas dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.

Berbeda dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang bersifat rinci, Propenas menggunakan pendekatan yang bersifat strategis. Jika Repelita menguraikan rencana yang akan dilakukan oleh seluruh sektor dan daerah, maka Propenas hanya memuat program-program pembangunan yang pokok, penting, mendasar, serta mendesak untuk dilaksanakan. Propenas disusun untuk kurun waktu tahun 2001-2005.

Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus serta komitmen bersama seluruh masyarakat mengenai pembangunan nasional yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun. Sejalan dengan Propenas, masing-masing departemen dan pemerintah daerah juga menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Program Pembangunan Daerah (PROPERDA). Renstra tetap mengacu kepada Propenas. Sedangkan untuk Properda, sejauh menyangkut komitmen nasional, tetap mengacu kepada Propenas sebagai komitmen nasional meskipun dimungkinkan adanya penekanan prioritas sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

BAB IV

ANALISIS DAN SOLUSI MASALAH

4.1 Bergesernya Nilai Sendi-sendi Pembangunan Nasional

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maupun ilmu pengetahuan yang modern ini, tidak sedikitnya dampak negatif terhadap sendi-sendi pembangunan nasional di Indonesia, yang semula dikerjakan dengan secara kekeluargaan dan gotong royong, diganti dengan teknologi-teknologi yang canggih menyebabkan sendi-sendi khas bangunan Indonesia hampir sedikit hilang.

Dan tidak sedikitnya dampak positif bagi pembangunan nasional di Indonesia yaitu dengan terselesaikannya pembangunan nasional yang semula dikerjakan dengan tradisional diganti dengan teknologi yang modern dapat diselesaikan secara loebih cepat.

Selanjutnya, bahwa masyarakat dan pemerintah Indonesia haruslah saling mengisi dan bekerjasama untuk meratakan pembangunan nasional di seluruh daerah Indonesia supaya berkehidupan adil dan makmur.

Pergeseran nilai-nilai sendi pembangunan dalam kehidupan sosial budaya, politik, dan ekonomi, penyebabnya tidak lain karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang modern serta krisis ekonomi yang menimbulkan krisis moneter yang berkepanjangan di bangsa kita ini. Sehubungan dengan krisis ekonomi ini dibagi menjadi empat macam, yaitu :

1. Krisis ekonomi; terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan naiknya beberapa harga bahan pokok dan sembako.

2. Krisis sosial; yaitu brutalnya anak-anak remaja maupun orang dewasa yang menyebabkan rusaknya nilai-nilai moral serta banyaknya pejabat-pejabat yang KKN.

3. Krisis budaya; yaitu hancurnya sedikit demi sedikit nilai-nilai budaya khas Indonesia.

4. Krisis politik; yaitu timbulnya kecurangan dan permusuhan di negara Indonesia.

Empat macam inilah di antara penyebab bergesernya nilai-nilai sendiri pembangunan di Indonesia.

4.2 Peranan Pembangunan Nasional

Peranan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis.

Pembangunan nasional saling berkaitan dengan pembangunan-pemba-ngunan lainnya di Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

4.3 Masalah-Masalah Ekonomi Indonesia

Masalah ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah manifestasi dari keadaan kekurangan dan keterbelakangan masyarakat. Melalui upaya-upaya pendidikan dan modernisasi keadaan kekurangan dan keterbelakangan akan berkurang. Walaupun ukuran batas kemiskinan yang digunakan setiap negara tidak sama karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup, tetapi kemiskinan tetap merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh negara berkembang maupun negara maju.

Meskipun demikian, sebagai akibat timbulnya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin meningkat dari 22,5 juta orang pada tahun 1996 menjadi 37,5 juta orang pada pertengahan tahun 1999 (data Propenas). Penurunan jumlah penduduk miskin pada akhirnya menjadi salah satu sasaran umum penting Propenas di bidang ekonomi.

1. Kemiskinan

Sejak masa Orde Baru, pemerintah melalui kebijakan trilogi pemba-ngunan terus mengupayakan pengentasan kemiskinan. Program Inpres Desa, Kredit Modal Kerja Permanen, Kredit Usaha Kecil (KUK), Intensifikasi Umum (Inmum), Intensifikasi Khusus (Insus), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Bimas, Inmas, Program Bapak Angkat dan Anak Angkat, Wajib Belajar dan sebagainya, merupakan upaya nyata pemerintah dalam usaha mengangkat mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan mulai tanggal 1 April 1994, telah dicanangkan gerakan pengentasan kemiskinan secara terpadu melalui proyek yang disebut Inpres Desa Tertinggal. Dalam program ini ditentukan bahwa desa-desa yang masuk kategori tertinggal (miskin) diberi bantuan masing-masing sebesar Rp. 20 juta sebagai dana Inpres pengembangan desa tersebut maupun orang-orang miskin yang ada di dalamnya.

2. Keterbelakangan

Indonesia masih termasuk negara yang sedang membangun, khususnya bila ditinjau dari segi kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi (terutama dari segi PDB beserta distribusinya), kemajuan dan pelayanan kesehatan, tingkat pemeliharaan barang-barang umum, disiplin, dan penghargaan terhadap waktu. Dari segi atau aspek-aspek tersebut negara-negara Barat telah banyak mengalami kemajuan pesat terutama sejak berkembangnya rasionalisme dan renaissance.

Menurut kacamata Barat, sifat keterbelakangan tersebut tampak dalam banyak hal termasuk kurangnya/rendahnya tingkat keterampilan, peralatan, modal, tingkat pendidikan (formal), tingkat keberhasilan dan pemeliharaan, efisiensi dan efektifitas kerja, tingkat manajemen, dan tingkat memadainya infra struktur. Keterbelakangan tersebut bersifat saling terkait dan merupakan hasil dari hubungan sebab akibat yang disebut “lingkaran setan” (vicious circle).

Keterbelakangan segi ekonomi antara lain tampak pada rendahnya pendapatan per kapita, terbatasnya pasar berbagai macam barang, rendahnya tingkat spesialisasi, dan rendahnya penggunaan uang giral per kapita.

3. Lapangan kerja

Penciptaan dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan terutama melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan industri, pertanian, dan jasa yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut harus didukung oleh keterpaduan kebijakan investasi, fiskal dan moneter, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, penerapan teknologi serta pengembangan dan pemanfaatan pusat informasi pasar dalam dan luar negeri.

Bertambahnya angkatan kerja dari tahun ke tahun akibat dari pertumbuhan penduduk memaksa peningkatan kesempatan kerja untuk menyerap tambahan angkatan kerja.

Namun seiring dengan krisis ekonomi, jumlah pengangguran meningkat pesat. Banyak tenaga kerja yang akhirnya berpindah ke wilayah perkotaan dan mempengaruhi tingkat mobilitas angkatan kerja dari desa ke kota. Karena lapangan kerja formal terbatas, lapangan usaha informal dan usaha keluarga merupakan jalan keluar sementara dan menjadikan angkatan kerja sektor informal meningkat.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan yang terkandung di atas, pada bab ini penulis mengambil kesimpulan yang dimaksudkan agar penulisan tersebut lebih dipahami, tentunya kesimpulan ini tidak lebih dari penulisan di atas, antara lain :

 Pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan yang merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

 Pembangunan nasional yang baik adalah pembangunan yang meliputi segala aspek-aspek sendi pembangunan nasional.

 Pembangunan nasional merupakan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang merata, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya pembangunan nasional yang bertahap untuk memudahkan pembangunan nasional di segala bidang pembangunan lainnya di Indonesia.

Pembangunan nasional yang baik harus bekerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat yang saling berkesinambungan untuk mengisi dan menjaga stabilitas pembangunan nasional.

5.2 Saran-saran

1. Hendaknya pemerintah dan masyarakat saling mengetahui masalah-masalah kemerosotan atau penurunan pembangunan nasional agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

2. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus dituntut untuk ikut serta mengisi dan menjaga stabilitas pembangunan nasional di Indonesia.

3. Hendaknya sedini mungkin untuk memperbaiki atau merubah sikap saling menyalahkan antara pemerintah dengan masyarakat, dan kita harus kerjakan atau bangun yang kita bisa hari ini untuk dikerjakan atau dibangun jangan ditunda-tunda.

5.3 Penutup

Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah SWT penulis dapat menyele-saikan paper ini walaupun dalam keadaan sederhana. Namun harapan penulis, semoga dengan tersusunnya paper ini dapat memberikan motivasi bagi penulis khususnya dan para pembaca serta bagi para pelajar umumnya.

Penulis yakin bahwa dalam penulisan paper ini banyak terdapat kesalahan-kesalahan dan kejanggalan-kejanggalan, baik yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja, hal itu karena mengingat masih minimnya pengetahuan yang penulis miliki.

Namun di sini penulis mengharapkan dorongan dan saran dari semua pihak demi kemajuan penulis, yang dapat menunjang diri penulis dalam langkah-langkah selanjutnya. Dan semoga Allah melimpahkan balasan bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan paper ini. Akhirnya penulis hanya dapat mengucapkan Jazakumullahu Khoirul Jaza’.